Pengadilan Negeri Bukittinggi

Berangkat dari niat untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan, meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat khususnya pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI dan badan-badan peradilan di bawahnya dengan sebaik-baiknya, dan untuk memenuhi amanat UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka pada tanggal 9 Februari 2012 Ketua Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan sebagai dasar bagi setiap satuan kerja pada seluruh badan peradilan dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Selengkapnya:

STANDAR PELAYANAN

PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI KELAS IB

NO	KEPANITERAAN PIDANA	KEPANITERAAN PERDATA	KEPANITERAAN HUKUM
1.	Penyelesaian Perkara Pidana Biasa	Permohonan	Penanganan Delegasi Dari Bawas Tentang Tindak Lanjut Pengaduan
2.	Penyelesaian Perkara Pidana Anak Jika Upaya Diversi Berhasil	Gugatan / Perlawanan / Bantahan Mediasi Berhasil	Penanganan Pengaduan Melalui Meja Pengaduan
3.	Penyelesaian Perkara Pidana Anak Jika Upaya Diversi Gagal	Gugatan / Perlawanan / Bantahan Mediasi Gagal	Pendaftaran Akta Pendirian Badan Hukum
4.	Penyelesaian Perkara Pidana Singkat	Upaya Banding	Pembuatan Laporan Bulanan
5.	Penyelesaian Perkara Pidana Tindak Pidana Ringan (Tipiring)	Kasasi Memenuhi Syarat Formil	Pembuatan laporan Empat Bulanan
6.	Penanganan Perkara Tilang	Peninjauan Kembali	Pembuatan Laporan Enam Bulanan
7.	Penyelesaian Upaya Hukum Banding	Putusan Abitrase Nasional	Pembuatan Laporan Tahunan
8.	Penyelesaian Upaya Hukum Banding Pemilu	Konsignasi	Pendaftaran Surat Kuasa Khusus
9.	Penyelesaian Upaya Hukum Kasasi	Eksekusi Ril	Pendaftaran Surat Ijin Kuasa Insidentil
10.	Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	Eksekusi Untuk Melakukan Sesuatu Perbuatan	Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara
11.	Pelayanan Permohonan Grasi	Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang Dan Hak Tanggungan	Survey Kepuasan Pengguna Layanan Keadilan
12.	Permohonan Pra Peradilan	Pencabutan Peninjauan kembali (PK) Perdata	Legalisasi Surat Akta DI Bawah Tangan (WAARMEKING)
13.	Pelayanan Permintaan Permohonan Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik dan Penuntut Umum Pasal 29 Ayat (2) dan Ayat (3)	Pencabutan Kasasi Perdata	-
14.	Permintaan Permohonan Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik dan Penuntut Umum Pasal 25 Ayat (2)	Permohonan Pembatalan Terhadap Putusan Badan Abitrase	-
15.	Permohonan Ijin / Persetujuan Besuk (Perkara Pidana Umum)	Permohonan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	-
16.	Permintaan Permohonan Perpanjangan Penahanan SKE Pengadilan Tinggi Pasal 29 Ayat (1)	Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan BPSK	-
17.	Penangguhan Penahanan Perkara Pidana Umum	Permohonan Keberatan Terhadap Keputusan KPPU	-
18.	Permohonan Ijin / Persetujuan Penggeledahan	Penyelesaian Perkara Sengketa Partai Politik	-
19.	Proses Permohonan Diversi	Penyelesaian Perkara Sengketa Keterbukaan Informasi	-
20.	Ijin Pembantaran Pidana Umum	Keberatan Gugatan Sederhana	-
21.	Pencabutan Permohonan Banding Pidana Umum	Tata Cara Penyelesaian Sederhana Oleh Hakim	-
22.	Permohonan Kasasi Pidana Umum	-	-
23.	Peninjauan Kembali Pidana Umum	-	-
24.	Permohonan Izin Penyitaan Oleh Penyidik	-	-
25.	Peralihan Penangguhan Penahanan Perkara Pidana Umum	-	-
26.	Pinjam Pakai Barang Bukti	-	-
27.	Ijin Berobat	-	-
28.	Perkara Pidana Pemilu	-	-