Rabu, 21 Agustus 2019


Berangkat dari niat untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan, meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat khususnya pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI dan badan-badan peradilan di bawahnya dengan sebaik-baiknya, dan untuk memenuhi amanat UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka pada tanggal 9 Februari 2012 Ketua Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan sebagai dasar bagi setiap satuan kerja pada seluruh badan peradilan dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Selengkapnya:

STANDAR PELAYANAN

PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI KELAS IB

 

NO

KEPANITERAAN PIDANA

KEPANITERAAN PERDATA

KEPANITERAAN HUKUM

1.

Penyelesaian Perkara Pidana Biasa

Permohonan

Penanganan Delegasi Dari Bawas Tentang Tindak Lanjut Pengaduan

2.

Penyelesaian Perkara Pidana Anak Jika Upaya Diversi Berhasil

Gugatan / Perlawanan / Bantahan Mediasi Berhasil

Penanganan Pengaduan Melalui Meja Pengaduan

3.

Penyelesaian Perkara Pidana Anak Jika Upaya Diversi Gagal

Gugatan / Perlawanan / Bantahan Mediasi Gagal

Pendaftaran Akta Pendirian Badan Hukum

4.

Penyelesaian Perkara Pidana Singkat

Upaya Banding

Pembuatan Laporan Bulanan

5.

Penyelesaian Perkara Pidana Tindak Pidana Ringan (Tipiring)

Kasasi Memenuhi Syarat Formil

Pembuatan laporan Empat Bulanan

6.

Penanganan Perkara Tilang

Peninjauan Kembali

Pembuatan Laporan Enam Bulanan

7.

Penyelesaian Upaya Hukum Banding

Putusan Abitrase Nasional

Pembuatan Laporan Tahunan

8.

Penyelesaian Upaya Hukum Banding Pemilu

Konsignasi

Pendaftaran Surat Kuasa Khusus

9.

Penyelesaian Upaya Hukum Kasasi

Eksekusi Ril

Pendaftaran Surat Ijin Kuasa Insidentil

10.

Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Eksekusi Untuk Melakukan Sesuatu Perbuatan

Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara

11.

Pelayanan Permohonan Grasi

Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang Dan Hak Tanggungan

Survey Kepuasan Pengguna Layanan Keadilan

12.

Permohonan Pra Peradilan

Pencabutan Peninjauan kembali (PK) Perdata

Legalisasi Surat Akta DI Bawah Tangan (WAARMEKING)

13.

Pelayanan Permintaan Permohonan Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik dan Penuntut Umum Pasal 29 Ayat (2) dan Ayat (3)

Pencabutan Kasasi Perdata

-

14.

Permintaan Permohonan Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik dan Penuntut Umum Pasal 25 Ayat (2)

Permohonan Pembatalan Terhadap Putusan Badan Abitrase

-

15.

Permohonan Ijin / Persetujuan Besuk (Perkara Pidana Umum)

Permohonan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

-

16.

Permintaan Permohonan Perpanjangan Penahanan SKE Pengadilan Tinggi Pasal 29 Ayat (1)

Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan BPSK

-

17.

Penangguhan Penahanan Perkara Pidana Umum

Permohonan Keberatan Terhadap Keputusan KPPU

-

18.

Permohonan Ijin / Persetujuan Penggeledahan

Penyelesaian Perkara Sengketa Partai Politik

-

19.

Proses Pewrmohonan Diversi

Penyelesaian Perkara Sengketa Keterbukaan Informasi

-

20.

Ijin Pembantaran Pidana Umum

Keberatan Gugatan Sederhana

-

21.

Pencabutan Permohonan Banding Pidana Umum

Tata Cara Penyelesaian Sederhana Oleh Hakim

-

22.

Permohonan Kasasi Pidana Umum

-

-

23.

Peninjauan Kembali Pidana Umum

-

-

24.

Permohonan Izin Penyitaan Oleh Penyidik

-

-

25.

Peralihan Penangguhan Penahanan Perkara Pidana Umum

-

-

26.

Pinjam Pakai Barang Bukti

-

-

27.

Ijin Berobat

-

-

28.

Perkara Pidana Pemilu

-

-





Menurut Anda bagaimana kinerja Pengadilan Negeri Bukittinggi?
Tidak Tahu
Sangat Memuaskan
Memuaskan
Kurang Memuaskan
Tidak Memuaskan
Lihat Hasil Poling